Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memproyeksikan alokasi dana PEN pada tahun ini mencapai Rp553,09 triliun atau lebih rendah dari realisasi hingga akhir 2020 mencapai Rp579,8 triliun.

“Angka PEN 2021 ini termasuk usulan tambahan,” kata Airlangga dalam webinar Business Challenges 2021, Selasa (26/1). 

Ia merinci alokasi PEN 2021 untuk sektor kesehatan  sebesar Rp104,70 triliun, perlindungan sosial Rp150,96 triliun, program prioritas Rp141,36 triliun, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp156,06 triliun

Anggaran dana sektor kesehatan dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP. 

Alokasi perlindungan sosial diberikan kepada PKH 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako, pra kerja, BLT dana desa, bansos tunai 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik. 

Dana PEN terhadap program prioritas didistribusikan kepada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya Kementerian/Lembaga, kawasan industry, serta program prioritas lainnya. 

Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi dicanangkan untuk subsidi bunga KUR dan non KUR, pinjaman loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan PEN lainnya, penempatan dana, serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti Hutama Karya (Persero), ITDC (Persero), Pelindo III (Persero), serta Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero).

“Anggaran PEN 2021 dapat meningkat dengan memperhatikan dinamika yang ada,” ucapnya.