Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus mendorong para pengembang perumahan sebagai mitra untuk meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mengoptimalkan layanan yang dimiliki perseroan.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan di sektor properti, BTN menempati posisi strategis pada ekosistem perumahan di Indonesia terletak pada poros pasokan dan permintaan yang mempengaruhi penyaluran rumah kepada seluruh masyarakat agar berjalan dengan baik.

"Potensi bisnis perumahan di masa depan sangatlah besar, sektor perumahan di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan, seiring dukungan pemerintah melalui program pembangunan sejuta rumah," katanya di sela seminar “Economic & Property Outlook 2023, Tantangan Penyediaan Rumah Rakyat Ditengah Ketidakpastian Global" di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, apabila melihat angka penyaluran KPR Subsidi sejak tahun 2019 hingga 2021, BTN masih menjadi penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbesar dengan mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.

"Realisasi penyaluran KPR Subsidi perseroan mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama 2021. Peni444ngkatan ini akan terus bertambah seiring masih tingginya permintaan KPR Subsidi," terangnya.

Menurut Haru, beberapa kondisi yang dapat mendukung peningkatan sektor properti di Indonesia antara lain total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami pertumbuhan setiap tahun dan kontribusi KPR terhadap PDB Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan mengingat rasio KPR to PDB negara ASEAN masih lebih tinggi Indonesia.

Di sisi lain, backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 Juta yang termasuk di dalamnya generasi milenial, diperkirakan sebanyak 47% belum memiliki rumah adalah merupakan potensi yang sangat besar.

"Ini merupakan salah captive market pengembangan properti di Indonesia dan BTN akan terus melakukan transformasi dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis yang dapat meningkatkan kontribusi perseroan dalam memfasilitasi kebutuhan hunian masyarakat di Indonesia," terangnya.

Meski demikan tambah Haru, terdapat pula tantangan yang harus diantisipasi di tengah dinamika perekonomian global yang saat ini melanda diantaranya penurunan daya beli masyarakat akibat tingginya inflasi dan ancaman resesi, segmen MBR yang tidak memiliki atau keterbatasan kemampuan untuk memiliki rumah, ketersediaan lahan yang semakin mahal dan semakin terbatas, khususnya di pusat kota, inflasi meningkat yang mendorong kenaikan harga bahan material bangunan.

Selain itu tantangan lainnya, keputusan Bank  Indonesia menaikkan suku bunga BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI-7DRR) secara bertahap hingga 5,25% di tahun 2022 untuk  meredam dampak inflasi dan berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR dan countercyclical buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bisnis.

"Perseroan menyadari untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan terima kasih kepada pemerintah yang telah sangat mendukung perseroan terus berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia," ujarnya.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, BTN saat ini tengah menjalankan beberapa pengembangan antara lain pengembangan Skema KPR, mengembangkan skema KPR yang menyasar pada generasi milenial dan sektor informal, pengembangan digital mortgage, mengembangkan digitalisasi proses secara massif yang mendukung proses KPR serta perluasan kerjasama, menciptakan permintaan KPR subsidi melalui kerjasama lembaga atau komunitas baik di MBR sektor formal maupun informal.

Sementara itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mempunyai akses dan memiliki rumah yang layak.

"Di tahun 2023, Kementerian PUPR terus mengembangkan inovasi berupa skema bantuan atau penyaluran pembiayaan perumahan bagi sektor formal maupun informal dan mendorong akselerasi keterjangkauan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan melalui peningkatan kualitas keterpaduan sistem informasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, strategi lainnya adalah memanfaatkan teknologi modular dalam pembangunan rumah bertujuan meningkatkan efesiensi dan ramah lingkungan, sehingga mendorong efisiensi rantai pasokan bahan baku properti dari hulu ke hilir.

Adapun pada tahun 2023, Kementerian PUPR akan memberikan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun yang diperuntukan bagi 220.000 unit rumah.