Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan siap mendukung program untuk kelompok rumah subsidi bernama Staircasing Shared Ownership (SSO).

Melalui skema tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian dengan biaya awal yang lebih terjangkau dan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan Staircasing Shared Ownership (SSO) merupakan perpaduan antara skema sewa dan kepemilikan, yang dapat digunakan untuk memiliki hunian yang berbentuk bangunan bertingkat seperti rumah susun, sehingga melalui SSO masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian di lokasi yang strategis, namun dengan pembayaran yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonominya.

“SSO juga menjadi jawaban agar pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu membebani APBN. BTN siap mendukung skema ini sehingga mempermudah masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah,” dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/12).

Hirwandi menuturkan hingga kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak mendukung perumahan bagi MBR diantaranya program subsidi bunga, subsidi uang muka, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dengan hadirnya SSO, terang Hirwandi, akan menjadi opsi metode baru yang tidak membebani Kementerian PUPR dan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

“Skema ini juga membuat dana yang ada bisa dipakai untuk menyediakan lebih banyak perumahan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Adapun dengan skema SSO, satu hunian dapat dimiliki oleh dua pihak, yakni masyarakat dan pemilik gedung. Pada tahap awal, masyarakat yang mau memiliki hunian tersebut, dalam menyewa terlebih dahulu.

Kemudian, pada tahap berikutnya, MBR tersebut dapat mengambil skema KPR untuk memiliki hunian yang ditinggalinya. Nantinya, perubahan skema dari sewa ke KPR tersebut akan menyesuaikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan masih diperlukan tambahan pendanaan  untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut termasuk perumahan.

Di sektor perumahan ada sekitar 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah pada tahun 2021. Angka tersebut juga terus bertambah sebanyak 680 ribu setiap tahun.

“Kalau kita punya program 1 juta rumah setiap tahunnya, itu baru akan habis di 2062, jadi tidak terkejar. Hari ini subsidi kita baru mendukung pasokan di 300 ribu rumah. Jadi kita harus cari jalan lain pendanaannya,” ujarnya.