Jakarta – Elemen eksosistem pertembakauan berharap pemerintah mengambil langkah maupun kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan.

“Dengan segala daya dan upaya, sektor pertembakauan berhasil mencapai target dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Bahkan, tahun depan, proyeksi penerimaan CHT dinaikkan mencapai Rp245,45 triliun, sayangnya hal ini tak sejalan dengan peran pemerintah mendorong pertumbuhan ekosistem pertembakauan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono di Jakarta, Kamis (15/2).

Hananto mencontohkan, narasi-narasi terhadap revisi PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan masih terus digaungkan.

Lebih lanjut, empat pilar yang disebut-sebut menjadi pegangan pemerintah dalam penentuan kebijakan seperti pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal, juga tidak berimbang.

“Industri hasil tembakau juga sejalan dengan pemerintah untuk memerangi perokok usia muda. Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi rokok pada kelompok umur di bawah 18 tahun telah berada di angka 3,44%,” paparnya.

Hananto menilai, regulasi yang tidak komprehensif sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan terkait penerapan regulasi pertembakauan, terutama yang berkaitan dengan dampak kesehatan. Ekosistem pertembakauan, di-framing harus bertangungjawab atas berbagai penyebab penyakit mulai dari kesehatan ibu anak, penyakit akut dan kronis, hingga resiko kematian.

“Seolah-olah semua penyakit yang ada di dunia ini disebabkan oleh tembakau. Tentunya ini harus dibuktikan dengan kajian ilmiah dan data yang lengkap. Ini mempengaruhi regulasi fiskal dan non fiskal yang mengatur seluruh ekosistem pertembakauan,” ujarnya.

Ketika seluruh dunia saat ini tengah dalam kondisi waspada risiko stagflasi akibat ketidakpastian ekonomi global, di mana inflasi melonjak, sedangkan pertumbuhan ekonomi menurun dan angka pemutusan hubungan kerja meningkat, pemerintah harus memiliki sense of crisis.

“Peran pemerintah bukan sekadar memitigasi potensi-potensi penerimaan negara namun juga harus memiliki sense of crisis. Pemerintah harus sensitf, membantu, memberi kesempatan sektor atau segmen industri yang bisa bertahan sejauh ini, salah satunya ekosistem pertembakauan,” tegasnya.